3.6 BANK SENTRAL, SISTEM PEMBAYARAN, DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA KELAS 10

 

3.6 BANK SENTRAL, SISTEM PEMBAYARAN, DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM

PEREKONOMIAN INDONESIA

SMA SAPTA KHARISMA & SMK IPTEK JAKARTA 

Oleh Yati Octavia, S.Pd

BANK SENTRAL, SISTEM PEMBAYARAN, DAN ALAT PEMBAYARAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 BANK SENTRAL

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral di Indonesia. Sebagai salah satu sumber belajar dan dalam rangka melaksanakan program edukasi masyarakat mengenai bidang tugas Bank Indonesia, BI menerima kunjungan masyarakat (lembaga pendidikan, instansi, perusahaan dll). 

Dalam struktur moneter, fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang. 

Fungsi tersebut antara lain : 

a. Bank sirkulasi Bank sentral adalah pemegang hak tunggal (hak oktroasi) dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. 

b. Banker’s Bank Bank sentral adalah bankir dari bank-bank. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. 

c. Lender of last resort Bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. 

Untuk mempelajari fungsi Bank Indonesia lebih lanjut, materi ini dibagi ke dalam 

1) Status dan Kedudukan BI, 

2) Visi, Misi, dan Nilai Strategis BI, 

3) Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.

1) Status dan Kedudukan Bank Indonesia 

a. Sebagai lembaga negara yang independen UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009 ini memberikan status dan kedudukan BI sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

b. Sebagai badan hukum Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

2) Visi, Misi, dan Nilai Strategis Bank Indonesia 

a. Visi Bank Indonesia Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. 

b. Misi Bank Indonesia 

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia; 

2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan; 

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain; 

4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;  

5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional; 

6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah;

7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif. 

3) Nilai Strategis Bank Indonesia Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: 

(i) kejujuran dan integritas (trust and integrity);

 (ii) profesionalisme (professionalism); 

(iii) keunggulan (excellence);

(iv) mengutamakan kepentingan umum (public interest); dan 

(v) koordinasi dan kerja sama tim (coordination and teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi)

4) Tujuan dan Tugas Bank Indonesia 

a. Tujuan Tunggal Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 

b. Tiga Pilar Utama Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi tiga pilar.

E. Latihan Soal

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

Jawablah dikolom komentar dengan Format

Jawaban Materi A. Bank Sentral 

Nama :

Kelas :

No Urut : 1. (Jawaban)  2.... dst

1. Pernyataan berikut merupakan tugas-tugas bank : 

1) Mendorong kelancaran produksi dan pembayaran 

2) Mendiskonto wesel 

3) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan rupiah 

4) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran 

5) Memberikan kredit jangka pendek Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan tugas bank sentral adalah ... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4

D. 2 dan 5 

E. 3 dan 4 

3. Berikut ini adalah tugas-tugas bank : 

(1) Memberikan kredit jangka pendek 

(2) Meningkatkan likuiditas uang beredar 

(3) Mengusahakan tercapainya sistem perbankan yang sehat 

(4) Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran

(5) Mendiskotokan wesel, surat utang, dan surat berharga lainnya. 

(6) Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah Dari pernyataan di atas, yang merupakan tugas Bank Indonesia adalah …. 

A. (1), (2), dan (3) 

B. (2), (3), dan (4) 

C. (3), (4), dan (5) 

D. (4), (5), dan (6) 

E. (2), (3), dan (6) 

4. Menjaga dan mengatur stabilitas nilai uang merupakan tugas bank …. 

A. Asing 

B. BPR 

C. Umum 

D. Sentral 

E. Tabungan 

5. Bank Sentral memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi, artinya ….. 

A. Kekuasaan bank untuk menuntaskan segala permasalahan dengan nasabah ada di BI 

B. Bank sentral memiliki tugas mengedarkan uang kartal kepada masyarakat 

C. Bank sentral menjadi pemberi pinjaman terakhir dari bank yang bermasalah 

D. Bank sentral bisa memberikan keputusan untuk menentukan tingkat suku pinjaman 

E. Bank sentral merupakan bankir dari bank-bank 

*Have  Good Day And Stay Healthy*

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 SISTEM PEMBAYARAN

1. Pengertian Sistem Pembayaran

       Salah satu tugas bank sentral adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tahukah Anda apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran dapat terbagi atas : 

a. Alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal/uang tunai yang meliputi Uang Kertas (UK) dan Uang Logam (UL). 

b. Alat pembayaran nontunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai, seperti kartu kredit, ATM, kartu debet, dan uang elektronik.

2. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan berikut ini :

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat lima peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaknisebagai berikut : 

a. Regulator Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana dan Surat Edaran (SE) Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus Badan HukumIndonesia. 

b. Perizinan Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan uang elektronik. 

c. Pengawasan Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, melalui kegiatan monitoring (pemantauan) penilaian dan melakukan upaya yang mendorong penyelenggaraan Sistem Pembayaran ke arah yang lebih baik.

 

d. Operator Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, mulai 31 Mei 2013 batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit dalam penyelenggaraan SKNBI mengalami peningkatan menjadi maksimal Rp500.000.000,00 Adapun untuk Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan setelmen surat berharga. 

e. Fasilitator Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Selain melaksanakan peran sebagaimana digambarkan dalam bagan di atas, Bank Indonesia juga melakukan transaksitransaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening Pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran. 

3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni; Pertama, transaksi yang bernilai besar (high value) diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia Real Times Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System(BI-SSSS); Kedua, transaksi yang bernilai kecil (retail value) diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan berikut :

Berdasarkan bagan di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan transaksi oleh Bank Indonesia terdiri atas BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut : 

a. Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) Transaksi pembayaran bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran suatu negara. Berjalannya kegiatan pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien bergantung kepada kelancaran sistem pembayaran yang bernilai besar. Sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah Real Time Gross Settlement (RTGS). Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar pesertadalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. Sistem BI-RTGS pertama kali digunakan pada tanggal 17 November 2000. Sistem BIRTGS mampu menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat, baik dalam rangka  pengawasan bank maupun pelaksanaan kebijakan moneter. Pengembangan sistem BI-RTGS antara lain bertujuan : 

1) Menyediakan sarana transfer dana antarbank yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman kepada bank dan nasabahnya. 

2) Memberikan kepastian setelmen dan penatausahaan dapat diperoleh dengan segera. 

3) Menyediakan informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh. 

4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalammengelola likuiditasnya. 

5) Mengurangi risiko-risiko setelmen dan penatausahaan. 

Tersedianya sistem BI-RTGS dapat mendorong bank untuk menjalankan manajemen likuiditas secara lebih baik. Dengan sistem setelmen/penatausahaan yang didasarkan pada kecukupan saldo rekening bank di Bank Indonesia, risiko kemungkinan kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dapat dihindari, sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap bank lainnya. Dampak sistemik terjadi jika permasalahan yang terjadi dalam suatu bank mengakibatkan dampak buruk bagi bank lain yang memiliki keterkaitan usaha dengan bank tersebut. 

Contohnya jika bank X mengalami kepailitan usaha, maka bank Y, bank N, bank M dan bank- bank lainnya terhambat likuiditasnya sehubungan aktivitas usahanya memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha bank X yang mengalami masalah. Penyelenggara sistem BI-RTGS adalah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan peserta, sedangkan peserta sistem BI-RTGS adalah seluruh bank umum di Indonesia. Lembaga-lembaga selain bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia dapat menjadi peserta sistem BI-RTGS dengan persetujuan Bank Indonesia, untuk memperlancar sistem pembayaran nasional. Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri secara otomatis menjadi peserta sistem BI- RTGS. 

Secara sederhana, alur penyelenggaraan transaksi nontunai melalui BI-RTGS dapat dilihat dalam bagan 3 berikut :

BI-RTGS dapat membantu untuk melakukan cek saldo kecukupan pengirim. Jika cukup, dana langsung dipindahkan dari rekening peserta pengirim ke rekening

peserta penerima. Jika tidak cukup, transaksi akan ditempatkan pada antrian dan tidak diproses sampai dananya mencukupi. 

b. Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System(BI-SSSS) Selain sistem BI-RTGS, Bank Indonesia memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menatausahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang dikenal dengan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). BI-SSSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk setelmen dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI-RTGS. 

c. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Jika sistem pembayaran yang bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran, sistem pembayaran yang bernilai kecil diibaratkan sebagai jaringan pembuluh darah yang menghubungkan seluruh perekonomian suatu negara. Sistem kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikanpadawaktutertentu. Transaksikliring yangdapatdilakukan meliputi : 

1) Transfer debet (menggunakan cek, bilyet giro, atau warkat debet lainnya). 

2) Transfer kredit (mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank) yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI.   

Latihan Soal

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 

Jawablah dikolom komentar dengan Format

Jawaban Materi B. SISTEM PEMBAYARAN

Nama    :

Kelas     :

1. Alat pembayaran : 

(1) Uang kertas 

(2) Kartu ATM  

(3) Uang logam 

(4) Cek 

(5) Kartu elektronik 

(6) Kartu kredit Yang merupakan alat pembayaran nontunai adalah :

A. (1), (2), dan (3) 

B. (2), (3), dan (4) 

C. (2), (5), dan (6) 

D. (3), (4), dan (5) 

E. (4), (5), dan (6) 

2. Perhatikan cuplikan wacana dari Republika berikut ini: Bank Indonesia meminta dompet digital milik asing wajib tunduk pada aturan Indonesia. Hal ini menjawab munculnya rumor dompet digital seperti Whatsapp Pay yang ingin masuk ke Indonesia. Dari wacana tersebut tampak peran BI sebagai:

A. Regulator 

B. Perizinan 

C. Pengawasan 

D. Operator 

E. Fasilitator 

3. Perhatikan cuplikan wacana dari Republika berikut ini : Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta setiap perusahaan perniagaan daring (e-commerce) untuk mematuhi kewajiban perizinan dari Bank Indonesia sehingga memperoleh legalitas untuk menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Dari wacana tersebut tampak peran BI sebagai : 

A. Regulator 

B. Perizinan 

C. Pengawasan 

D. Operator 

E. Fasilitator 

4. Perhatikan cuplikan wacana dari Republika berikut ini : Bank Indonesia masih memproses perizinan akuisisi perusahaan layanan transportasi daring GoJek terhadap dua perusahaan teknologi finansial (tekfin), yakni Kartuku dan Midtrans. Proses perizinan tersebut meliputi, Kartuku dan Midtrans untuk menjadi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), serta proses akuisisi GoJek terhadap dua perusahaan tersebut. Dari wacana tersebut tampak peran BI dalam hal: 

A. Regulator 

B. Perizinan 

C. Pengawasan 

D. Operator 

E. Fasilitator 

5. Perhatikan cuplikan wacana dari Republika berikut ini : Meski terpisah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pihak Bank Indonesia (BI) masih bertindak mengawasi pembayaran uang elektronik atau e-money. Performa dari sistem pembayaran akan dipantau. Salah satunya dalam proses isi ulang atau top up. Dari wacana tersebut tampak peran BI dalam hal : 

A. Regulator 

B. Perizinan 

C. Pengawasan 

D. Operator 

E. Fasilitator

*Stay Healthy And Have A good day*

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3 ALAT PEMBAYARAN

  

        Evolusi Alat Pembayaran Alat pembayaran yang ada di dunia ini boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Tentu saja mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita menengok ke belakang, yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antarbarang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pramoderen. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (noncash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar). Jenis Alat Pembayaran Ketika kalian membeli bakso, bisa jadi ada dua metode pembayaran, tunai atau nontunai. 

Alat pembayaran pun menjadi dua tipe, alat pembayaran tunai dan tuntunai. Materi selanjutnya akan mengajak Anda mengetahui bedanya. 

1. Alat Pembayaran Tunai Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Namun, tentu saja perkembangan zaman pula yang akan membuat jumlah ini terus bertambah. Sebenarnya, pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. 

        Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Mungkin Anda masih ingat kejadian antre di pintu tol setiap masa liburan atau mudik lebaran yang bisa mencapai berhari-hari. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang. Menyadari ketidaknyamanan dan inefisien memakai uang kartal, BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran nontunai atau Less Cash Society (LCS). 

Alat pembayaran yang akan dibahas di bawah ini adalah uang

UANG 

1. Sejarah Uang 

Kita mengenal beragam jenis uang dewasa ini. Namun, apakah Anda tahu kapan uang pertama ditemukan? Uang dikenalpertama kali di Cina lebih kurang 2700 SM oleh Huang (Kaisar Kuning). Namun, sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Assyria, Phunisia, dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Cikal bakal uang diawali dengan kegiatan tukar menukar barang atau disebut dengan istilah barter. Namun, seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka barter mulai mengalami kesulitan. Di antara faktor yang menyebabkan sulitnya barter, di antaranya adalah: 

a) Kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. 

b) Tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan

Dengan kesulitan tersebut di atas, akhirnya cara barter pun ditinggalkan dan manusia mulai mencari alternatif benda lain untuk dipergunakan dalam proses pertukaran. Setidaknya terdapat beberapa syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang, yakni; 

(1) dapat diterima; 

(2) setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja; 

(3) sulit mendapatkannya. Benda-benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran berupa kulit binatang, kerang dari laut, dan benda-benda yang memiliki syarat di atas.Benda itu kemudian disebutuangbarang. Uang barang tidak dapat terus dipergunakan sebagai alat pertukaran. Hal tersebut disebabkan karena ada kesulitan dalam ukuran, berat, dan bentuk. Berdasarkan permasalahan tersebut, orang mulai mencari benda/logam yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Tidak mudah rusak. 

2) Diterima oleh umum. 

3) Mudah disimpan dan mudah dibawa-bawa. 

4) Harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil. 

Dengan kesulitan tersebut di atas, akhirnya cara barter pun ditinggalkan dan manusia mulai mencari alternatif benda lain untuk dipergunakan dalam proses pertukaran. Setidaknya terdapat beberapa syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang, yakni; 

(1) dapat diterima; 

(2) setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja; 

(3) sulit mendapatkannya. Benda-benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran berupa kulit binatang, kerang dari laut, dan benda-benda yang memiliki syarat di atas.Benda itu kemudian disebutuangbarang. Uang barang tidak dapat terus dipergunakan sebagai alat pertukaran. 

Hal tersebut disebabkan karena ada kesulitan dalam ukuran, berat, dan bentuk. Berdasarkan permasalahan tersebut, orang mulai mencari benda/logam yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Tidak mudah rusak. 

2) Diterima oleh umum. 

3) Mudah disimpan dan mudah dibawa-bawa. 

4) Harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil.

1) Uang sebagai alat tukar (medium of exchange) Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat, sehingga bersedia dan rela menerimanya. 

2) Uang sebagai satuan hitung (a unit of account) Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain. 

b. Fungsi Turunan 

Fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli. Fungsi tersebut terdiri atas: 

1) Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Contohnya untuk melakukan pembayaran angkutan umum, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran barang yang dibeli, pembayaran biaya sekolah, dan sebagainya. 

2) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan. Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya Bambang Suroso ingin membeli tanah, untuk mendapatkannya ia menjual mobil yang dimilikinya, uang hasil penjualan mobil ia belikan tanah. Kegiatan yang dilakukan Bambang Suroso menunjukkan uang berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. 

3) Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. 

4) Uang sebagai standar pencicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang. 

4. Jenis-JenisUang 

Secara umum, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. 

a. Uang Kartal Pasti semua orang mengenal uang kartal karena kita memang masih menggunakan uang jenis ini dalam kegiatan transaksi masyarakat. Uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. 

1) Uang Logam Berdasarkan sejarah perkembangannya, uang logam merupakan uang yang pertama dibuat. Menurut macamnya mata uang logam dibagi tiga macam: 

a) Mata Uang Standar (Full Bodied Money) 

Mata uang standar adalah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal uang sama dengan nilai intrinsiknya (bahannya).Contohnya uang logamemas atauperak.

b) Mata Uang Tandap (Token Money) Mata uang tandap (bercap) adalah mata uang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Contohnya uang logam. Rp100 Rp200 atau Rp500 

2) Uang Kertas 

        Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito emas, perak, atau deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank dan bank memberikan surat bukti deposito. Uang kertas pada dasarnya surat pengakuan utang oleh bank yang sewaktu-waktu selalu dapat ditukar dengan emas. Dalam perkembangannya, surat pengakuan utang bank ini beredar sebagai uang. Saat ini uang kertas yang beredar disebut uang kepercayaan dan terdiri atas beberapa nilai pecahan, seperti Rp1.000, Rp2000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, hingga Rp100.000. Uang kertas dibuat dengan kertas khusus dan terdapat unsur pengaman untuk menghindari pemalsuan.

b. Uang Giral (Demand Deposit) Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di Bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contoh uang giral adalah cek dan bilyet giro (BG). 

        Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia Tahukah Anda, siapa yang bertugas untuk melakukan pengelolaan uang rupiah kita? Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kegiatan pengelolaan uang rupiah mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan uang rupiah tersebut, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, serta pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran di masyarakat. Sementara itu, untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang lainnya yaitu perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang rupiah, dilakukan oleh Bank Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah. Uang rusak salah satu target pemusnahan uang ini. 

        Kegiatan pengelolaan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang rupiah sebagai alat pembayaran tunai di masyarakat. Untuk itu, agar uang rupiah tersediadimasyarakat dalam jumlah nominal yang cukup dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat waktu serta dalam kondisi uang yang layak edar, maka kegiatan pengelolaan uang rupiah harus dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.