3.2 PERSAMAAN DASAR AKUNTAN KELAS 12

3.2 PERSAMAAN DASAR AKUNTAN

SMA SAPTA KHARISMA

Oleh Yati Octavia, S.Pd

3.9 PERDAGANGAN INTERNASIONAL KELAS 11

3.9 PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SMA SAPTA KHARISMA

Oleh Yati Octavia, S.Pd

Gambar 9.1 Peta Konsep

Konsep Perdagangan Internasional

A. Definisi Perdagangan Internasional Perdagangan Internasional 

    adalah kegiatan transaksi jual-beli barang dan jasa antarnegara (internasional). Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Agar mendapat keuntungan, setiap negara membahas dan menyiasati model perdanganan internasional seperti apa yang dapat saling menguntungkan. Terdapat 2 teori tentang perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Wuiih kaya gimana tuuuh? Teori Perdagangan Internasional Teori perdagangan internasional adalah teori yang menjelaskan tentang arah dan komposisi terhadap perdagangan antar negara serta bagaimana efeknya tersebut terhadap perekonomian suatu negara. 

1. Teori dari Kaum Merkantilis Merkatilisme adalah suatu sistem kebijaksanaan ekonomi yang dianut di daratan Eropa sekitar abad ke-enam belas dan tujuh belas. Dipelopori oleh Colbert, Thomas Mun, Sir Josiah Child, dan lain-lain. Inti pokok aliran Merkantilisme adalah menginginkan peranan Pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri sehingga dapat terus memupuk cadangan logam mulia. Jadi sumber kemakmuran terletak pada banyaknya persediaan logam mulia serta dicapainya ekspor surplus atas nilai impor Realisasinya dengan cara : 

a. Mendorong meningkatkan ekspor 

b. Membatasi impor  

c. Memperluas daerah koloni/jajahan guna mendapatkan logam mulia atau bahan mentah yang murah 

d. Memperoleh monopoli dalam perdagangan 

2. Teori dari Kaum Klasik Asumsi yang diajukan Kaum Klasik : 

a. yang diperdagangkan dua barang dan yang berdagang dua negara. 

b. ongkos produksi dianggap tetap. 

c. ongkos transportasi diabaikan. 

d. tidak ada perubahan teknologi. 

e. teori nilai berdasarkan tenaga kerja. 

f. faktor produksi bebas bergerak di dalam negeri tetapi tidak dapat melampaui batas negara 

g. adanya persaingan di pasar barang dan pasar faktor produksi. 

h. distribusi pendapatan tetap. Teori klasik dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo : 

1) Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage) Dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkannya secara mutlak lebih murah dari negara lain. Udah paham belum? Kalau belum paham, sekarang Anda coba lihat tabel di bawah ini deh. Contoh 1 (produksi seorang pekerja dalam setahun) 

Dari tabel di atas terlihat bahwa: Seorang pekerja di Vietnam dapat menghasilkan beras lebih banyak daripada seorang pekerja di Indonesia. Seorang pekerja di Indonesia dapat menghasilkan tekstil lebih banyak daripada seorang pekerja di Vietnam. Sehingga, Vietnam secara mutlak lebih efesien dalam produksi beras, sedangkan Indonesia secara mutlak lebih efisien dalam produksi tekstil. Kesimpulannya: Vietnam akan mengekspor beras ke Indonesia dan mengimpor tekstil dari Indonesia, Indonesia akan mengekspor tekstil ke Vietnam dan mengimpor beras dari Vietnam. Biar lebih jelas, perhatikan penjelasan di bawah ini ya. Contoh 2 (produksi 1 orang dalam 1 minggu)

India secara mutlak lebih efisien dalam produksi kain, sedangkan Belanda secara mutlak lebih efisien dalam produksi sepatu. Sehingga India akan mengekspor kain ke Belanda dan Belanda akan mengekspor sepatu ke India. 2) Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage), dikemukakan oleh David Ricardo. Ada kalanya sebuah negara memiliki keunggulan mutlak dalam menghasilkan semua jenis barang yang diperdagangkan, namun selalu ada potensi keunggulan yang dapat diperoleh dalam perdagangan internasional selama biaya relatif untuk memproduksi barang antara sebuah negara dengan negara lain berbeda. Coba deh Anda perhatikan contoh dari teori keunggulan komparatif: Contoh : (produksi seorang pekerja dalam sehari)

Dari tabel di atas, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam hal produksi sepatu maupun pakaian, tetapi keuntungan tertingginya pada produksi pakaian. Sementara Kanada memiliki kelemahan mutlak untuk kedua barang tersebut, tetapi kelemahan terkecilnya pada produksi sepatu. Bagaimanapun kedua negara tersebut masih dapat melakukan perdagangan yang saling menguntungkan dengan pertimbangan sebagai berikut : 

• di Indonesia 1 potong pakaian = 0,5 pasang sepatu. 

• di Kanada 1 potong pakaian = 1,25 pasang sepatu. Jika kedua negara itu berdagang, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan = 0,75 pasang sepatu. 

• di Kanada 1 pasang sepatu = 0,8 potong pakaian. 

• di Indonesia 1 pasang sepatu = 2 potong pakaian. Jika kedua negara berdagang, maka Kanada akan mendapatkan keuntungan 1,2 potong pakaian. Kesimpulan : Sebaiknya Indonesia mengekspor pakaian ke Kanada dan mengimpor sepatu dari Kanada, sebaliknya Kanada mengekspor sepatu ke Indonesia dan mengimpor pakaian dari Indonesia. Dengan demikian kedua negara dapat mengoptimalkan keuntungan. Faktor Pendorong dan Penghambat Perdagangan Internasional 

1. Faktor Pendorong Perdagangan Internasional Ada beberapa hal yang mendorong negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain : 

a. Kebutuhan Negara dan Masyarakat Pada dasarnya setiap negara tidak mampu memproduksi semua kebutuhan negara dan masyarakatnya, maka perdagangan Internasional akan mempermudah negara meraih barang atau jasa yang dibutuhkan. 

b. Perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara berbeda-beda, inilah yang mempengaruhi kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) sebuah negara serta membuat negara dan lainnya akan berbeda. Padahal SDA merupakan sumber utama sebuah negara, maka setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya Indonesia terkenal dengan hasil bumi berlimpah seperti kopi, lada, lada, cengkeh, teh dan banyak lagi hasil bumi lainnya. Berbeda dengan Australia yang terkenal sebagai penghasil hewan ternak seperti sapi. Nah, hal ini menjadi pendorong perdagangan Internasional antara Indonesia yang membutuhkan daging dan Australia membutuhkan hasil bumi. 

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ketika persaingan kualitas dipasar bersaing, maka SDM (Sumber Daya Manusia) juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Jadi upaya untuk meningkat kualitas SDM untuk menjadi lebih baik juga menjadi sebuah faktor pendorong dalam perdagangan Internasional, sehingga penduduk lokal bisa berkompetisi dengan layak dan fair. 

d. Meningkatkan Pedapatan Negara Perdagangan Internasional bisa meningkatkan income sebuah negara, maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal mempermudah proses ekpor maupun impor barang. Dimana setiap transaksi ekspor atau impor, negara juga akan menerima pendapatannya berupa pajak barang dan pendapatan. Selain itu, negara juga bisa ekspor barang hasil dari perusahaan BUMN. 

e. Perluasan Target Pasar Bagi sebagian produsen sulit untuk berkembang karena takut kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam sekala besar. Sementara sebagian produsen lainnya, justru sengaja melakukan produksi secara besar-besaran agar barang menumpuk. Sehingga kelebihan dalam jumlah produksi (excess production/over supply) dapat diarahkan ke pasar luar negeri. Dengan demikian itulah hal yang menjadi pendorong perdagangan Internasional sebuah negara agar dapat memaksimalkan potensi industri dalam negeri. 

f. Perbedaan iklim Iklim akan mempengaruhi kekayaan SDA sebuah negara, perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri. Oleh sebab itu, import barang merupakan solusi cepat dalam menyelesaikan masalah keterbatasan kebutuhan. Contoh Indonesia sebagai produsen tempe terbesar di dunia, sebab mayoritas masyarakatnya suka mengkonsumsi tempe. Namun, iklim di Indonesia kurang bersahabat dengan kedelai, sehingga kedelainya memiliki kualitas kurang baik. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas tempe Indonesia, mereka harus mengimpor kedelai dari negara dengan kualitas kacang kedelai yang terbaik tentunya. 

g. Perbedaan selera Selera dari masyarakat bisa menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan Internasional. Contohnya ada negara A dengan penghasil buah dan sayur, negara B penghasil daging sapi. Masyarakat di negara A lebih suka mengkonsumsi daging sapi, sementara masyarakat negara B lebih suka buah dan sayuran lainnya akan berbeda. Padahal SDA merupakan sumber utama sebuah negara, maka setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya Indonesia terkenal dengan hasil bumi berlimpah seperti kopi, lada, lada, cengkeh, teh dan banyak lagi hasil bumi lainnya. Berbeda dengan Australia yang terkenal sebagai penghasil hewan ternak seperti sapi. Nah, hal ini menjadi pendorong perdagangan Internasional antara Indonesia yang membutuhkan daging dan Australia membutuhkan hasil bumi. 

h. Proses Pembayaran Sulit denga Resiko Besar Ketika terjadi transaksi perdagangan internasional, tentu tidak dengan jumlah sedikit dan pembayaranpun dengan angka besar. Bila harus melakukan pembayaran secara tunai akan merepotkan dan memiliki resiko sangat besar, sehingga mereka akan menggunakan L/C, Kliring Internasional atau Telegraphic Transfer. Jenis pembayaran ini membutuhkan waktu proses pencairan dan menjadi penghambat perdagangan Internasional. 

i. Organisasi Regional Organisasi regional seperti ASEAN untuk wadah Asia Tenggara dalam bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi wadah ini akan berusaha memberi keuntungan besar kepada anggotanya 

(Jepang), Euro (Eropa), Poundsterling (Inggris), Franc (Swiss), dan Deutsche Mark (Jerman). Tidak hanya berupa valuta asing, devisa juga dapat berupa emas atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai pembayaran internasional. Meskipun tercatat sebagai mata uang asing, tidak semua mata uang asing dapat disebut sebagai devisa. Yang dapat dikatakan sebagai devisa adalah mata uang yang telah tercatat secara resmi di Bank Sentral, seperti beberapa mata uang yang telah disebutkan di atas. Valuta asing atau devisa dapat diperoleh dengan dua sumber, yaitu : 

1. Devisa umun adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa, dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya: Ekspor barang, Penyelenggaraan jasa, Wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, Hadiah (grant) dan bantuan luar negeri, dan Kiriman uang dari luar negeri 

2. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs devisa kredit ditentukan oleh Pemerintah, yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Hal-hal yang termasuk dalam devisa umum diantaranya: Pinjaman dari luar negeri, Penerimaan bunga dan deviden dari luar negeri, Penerimaan emas dari luar negeri dan Penanaman modal asing (PMA). Terjadinya permintaan dan penawaran valuta asing berasal dari :

 

3.8 KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL KELAS 11

3.8 KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL

SMA SAPTA KHARISMA 

Oleh Yati Octavia, S.Pd

1. Definisi Kerjasama Ekonomi Internasional 

        Tiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Karena itu, satu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Inilah kemudian yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. 

Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antarnegara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional, di antaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Kerjasama internasional yang satu ini juga tidak sama dengan perdagangan internasional. Cakupannya lebih luas karena kerjasama ini adalah kerjasama antarnegara di bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga struktur kegiatan ekonomi nasional. 

2. Tujuan Kerjasama Ekonomi Internasional 

    Tujuan kerjasama ekonomi antarnegara meliputi hal-hal berikut : 

a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang / jasa 

b. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia 

c. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi 

d. Memperluas lapangan kerja 

e. Menambah devisa Negara 

f. Mendistribusikan manfaat sumber daya 

g. Mengurangi ketimpangan antara Negara maju dan Negara berkembang 

h. Mempercepat pembangunan ekonomi dunia 

i. Meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia 

3. Manfaat Kerjasama Ekonomi Internasional 

Manfaat kerjasama ekonomi internasional, diantaranya : 

a. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para anggota. 

b. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. 

c. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. 

d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. 

4. Bentuk-bentuk Kerjasama Ekonomi Internasional 

        Kerjasama ekonomi ini terbagi ke dalam empat kategori, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, regional, multilateral, dan antarregional. 

a. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat        saling membantu. Contoh Kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Inggris, Indonesia dengan Amerika Indonesia dengan Australia, dan sebagainya. 

b. Kerjasama Ekonomi Regional adalah kerjasama ekonomi diantara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh : ASEAN, UNI EROPA, EFTA, APEC, AFTA dan sebagainya 

c. Kerjasama Ekonomi Multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas region atau wilayah atau kawasan negara tertentu. Contoh : Kerjasama antara Indonesia, Jerman, Perancis, Jepang, Inggris, Korea, China, Rusia, Singapura, dan sebagainya 

d. Kerjasama Ekonomi Antar Regional yaitu kerjasama ekonomi diantara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh : Kerjasama antara Uni Eropa dengan ASEAN 

5. Lembaga-Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional 

    Berikut ini contoh adalah lembaga-lembaga kerjasama ekonomi interasional : 

A. ASEAN (Assiciation of South East Asian Nations) atau Persatuan negara-negara Asia Tenggara.ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi dan sosial budaya. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967, dengan tujuan : 

1) Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya 

2) Mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara 

3) Menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan 

B. IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakan Konferensi di Bretton Woods, Amerika. Dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi Penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi dan sebagainya. 

C. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) atau World Bank (Bank Dunia) IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Atau singkatnya IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. 

D. WTO (World Trade Onganisation) Merupakan organisasi Perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar tercipta suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional, dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. 

E. IFC (International Finance Corporation) atau Badan Keuangan Internasional. IFC didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang, Sedangkan tugasnnya adalah memupuk perkembangan ekonomi dinegara-negara anggota, terutama memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta tanpa jaminan dan pemerintah. 

F. IDA (International Development Association) atau Perhimpunan Pembangunan Internasional. IDA didirikan tahun 1960 di Washington DC, Amerika Serikat, dengan tujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang dan memberi pinjaman dengan syarat pinjaman yang ringan. 

G. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) atau Konferensi PEB tentang perdagangan dan Pembangunan. UNCTAD didirikan dengan maksud untuk mengusahakan kemajuan perdagangan dunia dan mengatur komoditi, hasil industri, pengalihan teknologi, perkapalan dan lain-lain. Dan untuk menyalurkan serta melancarkan perundingan internasional mengenai ekspor impor antara negara industri dengan negara yang sedang berkembang, yang sering disebut Dialog Utara Selatan. 

H. ILO (International Labour Organisation) atau Organisasi Buruh Sedunia. ILO didirikan dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian melalui keadilan sosial, perbaikan nasib buruh, stabilitas ekonomi sosial dan menyusun hukum perburuhan. 

I. UNDP (United Nations Development Program) atau Program Pengembangan PBB. UNDP merupakan suatu badan yang memberikan sumbangan untuk membiayai survey jalan di Indonesia, dan menangani program pengalihan teknologi. 

J. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) atau Organisasi pengembangan Industri PBB. UNIDO didirikan dengan tujuan untuk pengembangan industri seperti pembukaan lapangan baru dibidang industri, perbaikan sistem industri yang masih ada dan lain-lain. 

K. APO (Asian Productivity Organization) Didirikan pada tahun 1961 dengan maksud : 

1) untuk meningkatkan peranan produktifitas dan pengembangan ekonomi 

2) untuk meningkatkan usaha-usaha di bidang kegiatan tertentu khususnya pertanian dan perindustrian 

L. ADB (Asian Development Bank) atau Bank Pembangunan Asia. Tujuan didirikannya ADB adalah meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. 

M. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) atau Organisasi negara-negara Pengekspor Minyak. OPEC didirikan pada tahun 1960, dengan tujuan : 1) menghimpun negara-negara penghasil dan pengekspor minyak 2) menjaga kestabilan harga minyak 3) menghindarkan persaingan antara negara penghasil minyak 4) berusaha untuk memenuhi kebutuhan minyak di seluruh dunia 

N. APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) APEC didirikan pada bulan November 1989 yang merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik / Selatan (negara sedang berkembang) dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerjasama APEC dewasa ini mencakup 3 program kegiatan utama, yaitu : 

1) Program yang berkaitan dengan upaya liberalisasi perdagangan (Trade Liberalizatin) 

2) Program yang memberikan perhatian terhadap upaya untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan investasi (Trade and Investment Facilitation Program) 

3) Program kerjasama pembangunan (Development Cooperation Program) diantaranya termasuk program bantuan teknik. 

O. AFTA (Asean Free Trade Area) atau Kawasan Pendagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA menupakan organisasi pendagangan bebas ASEAN dengan mak sud untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. 

P. NAFTA (North American Free Trade Agreement) atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Badan ini didirikan untuk memajukan dan meningkatkan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Perjanjian perdagangan bebas tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di bidang perdagangan, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun nontarif. 

Q. WTO (World Trade Organization) WTO sama dengan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) atau sering disebut juga Putaran Uruguay. GATT merupakan organisasi perdagangan dunia, didirikan tahun 1947 dan bermarkas di Havana, yang kemudian diganti WTO sejak tahun 1995. Tujuannya : 

1) menghapus rintangan terutama masalah tarif dan bea masuk yang dapat menghambat perdagangan internasional 

2) menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi diantara negara anggota 

R. G7 (Group of Seven)/G20 (Group of Twenty) G7 merupakan gagasan Presiden Prancis dan Kanselir Jerman pada tahun 1970. G7 adalah 7 negara maju (industri) yang memberikan bantuan kredit kepada negara berkembang. Anggota G7 merupakan kreditur bagi negara Selatan (berkembang). Anggota G7 adalah Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Pada tahun 2009 anggotanya bertambah, sehingga namanya berubah menjadi G, yakni Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Inggris, Jerman, Italia, China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Brazil, Argentina, Turki, Afrika Selatan, Arab Saudi, India, Indonesia, Australia dan EU27 

S. IDB (Islamic Development Bank) atau Bank Pembangunan Islam. IDB didirikan tanggal 23 April 1975, dengan tugas utama untuk membantu negara-negara anggota, yaitu negara-negara Islam dalam meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial. Iuran dan setonan anggota IDB dinyatakan dalam satuah ID (Islamic Dinar). 

T. ASEM (Asia Europe Meeting) ASEM merupakan forum kerjasama negara Asia dan Eropa untuk memelihara perdamaian secara global, stabilitas dan kemakmuran yang bertujuan untuk memajukan kegiatan perdagangan dan investasi lebih besar antara dua kawasan melihat liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilitasi di antara negara anggota. Kerjasama ASEM ini berdiri tahun 1996, oleh 25 negara

Semogadapat dimengerti 

APBN DAN APBD dalam Pembangunan Ekonomi

 KD 3.6 APBN DAN APBD dalam Pembangunan Ekonomi
Disusun Oleh Yati Octavia S.Pd

MATERI 1 APBN

A Pengertian APBN

       APBN adalah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Definisi ini berarti daftar yang merupakan sumber sumber dari negara dan jenis negara dalam periode satu tahun.

            Berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun oleh Undang-Undang. Jika DPR tidak menyetujui rancangan Anggaran Negara yang diajukan oleh presiden maka pemerintah akan mengimplementasikan APBN tahun lalu.

a.    Fungsi APBN

1.    Fungsi Alokasi

1)   Sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang dibutuhkan untuk setiap sektor pembangunan

2)   Sebagai alat untuk mengatasi tujuan dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah

2.    Fungsi Stabilisasi

1)   Sebagai panduan untuk penerimaan dan pengeluaran negara reguler

2)   Sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi negara

3)   Sebagai alat untuk mencegah inflasi dan deflasi yang tinggi

3.    Fungsi Regulasi

1)   Sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

2)   Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

4.    Fungsi Distribusi

1)   Semua pendapatan negara didistribusikan ke item pengeluaran yang direncanakan

2)   Sebagai alat dalam distribusi yang merata, tidak hanya fokus pada satu sektor

b.    Langkah- langkah mengenai APBN adalah sebagai berikut:

a)         Perencanaan

b)        Persetujuan RAPBN oleh DPR

c)         Pelaksanaan APBN oleh pemerintah

d)        Pengawasan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah kepada DPR.

c.    Tujuan APBN

Tujuan APBN adalah untuk memandu penerimaan dan pengeluaran negara dalam melakukan kegiatan produksi dan kesempatan kerja untuk meningkatkan perekonomian.

d.    Jenis-jenis benanja negara

1.    Belanja Pegawai

Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun di luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2.         Belanja Barang

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

3.        Belanja Modal

Pengeluaran anggaran yang digunakan, dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset Tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

4.      Pembayaran Bunga Utang

Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) baik utang dalam maupun luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

5.      Subsidi

Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarkat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan pemsahaan swasta.

6.      Hibah

Pengeluaranpemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemayarakatan serta organisasi intemasional.

7.      Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.

8.      Belanja Lain-lain

Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas.Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah.

9.      Belanja Daerah (Transfer Ke Daerah)

Bagian belanja pemerintah pusat berupa pembagian dana APBN kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya berdasarkan perhitungan-perhitungan berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan. Belanja daerah terbagi atas dua kelompok besar yaitu Dana Perimbangan, merupakan Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, merupakan Pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah.

Sebelum melanjutkan pada kegiatan pembelajaran ke 2, silahkan anda untuk menyelesaikan soal latihan dengan cara memilih jawaban yang paling tepat, Tulis Jawaban dikolom Komentar dengan Format 

Nama                 :

Kelas                 :

Jawaban Materi : 

1. APBN adalah…. 

A. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya setiap dua tahun sekali. 

B. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama satu bulan. 

C. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pendapatan lainnya selama periode tertentu. 

D. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu. 

E. Suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya yang dikhususkan untuk belanja kementrian dan lembaga selama periode tertentu. 

2. APBN diantur dalam perundang-undangan, salah satu undang-undang yang mengatur tentang APBN tahun 2020 adalah…. 

A. UU No. 14 Tahun 2019 

B. UU No. 20 Tahun 2019 

C. UU No. 4 Tahun 2020 

D. UU No. 11 Tahun 2020 

E. UU No. 20 Tahun 2020 

3. Tujuan dari penyususunan APBN adalah…. 

A. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 

B. Sebagai acuan atau pedoman pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 

C. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dikementrian dan lembaga-lembaga negara demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 

D. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 

E. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 

4. Berikut pernyataan dari fungsi Otoritas adalah…. 

A. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berikutnya. 

B. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan 

C. APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada dua tahun yang bersangkutan 

D. APBN menjadi dasar untuk merencanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan 

E. APBN menjadi hasil dari pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan 

5. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah…. 

A. Fungsi Otoritas 

B. Fungsi Perencanaan 

C. Fungsi Alokasi 

D. Fungsi Distribusi 

E. Fungsi Pengawasan 

6. Menciptakan efesiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal merupakan perwujudan dari fungsi… 

A. Fungsi Otoritas 

B. Fungsi Perencanaan 

C. Fungsi Alokasi 

D. Fungsi Distribusi 

E. Fungsi Pengawasan 

7. APBN dalam proses penyusunannya melalui tahapan di bawah ini. Yang tidak termasuk tahapan penyusunan RAPBN adalah…. 

A. Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

B. Pemerintah meminta Badan Pengawas Keuangan untuk menilai RAPBN 

C. Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas 

D. DPR membahas RAPBN dengan tujuan untuk diterima atau ditolak 

E. RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah yang dilaksanakan

D. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 

E. Sebagai acuan atau pedoman penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional 

8. Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu… 

A. UUD 1945 Pasal 23 

B. UUD 1945 Pasal 28 

C. UUD 1945 Pasal 29 

D. UUD 1945 Pasal 30 

E. UUD 1945 Pasal33 

9. Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu… 

A. DPRD 

B. MPR 

C. DPD 

D. MA 

E. BPK 

10. Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu yatu … 

A. Alokasi 

B. Regulasi 

C. Distribusi 

D. Stabilisasi 

E. evaluasi 

MATERI 2 APBD 

A.  Pengertian APBD

   APBD atau Anggarapn Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemeritah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuati dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah.

Tujuan utama dari APDB adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APDB juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparasi dalam anggaran pemeritah daerah.

b.    Fungsi APBD

APBD juga memiliki fungsi seperti APBN yaitu:

1.    Fungsi Otoritas

APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja negara pada TA tertentu.

2.    Fungsi Perencanaan

APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada TA tertentu.

3.    Fungsi Pengawasan

APBD berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah

4.    Fungsi Alokasi

APBD berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Alokasi penggunaan dana APBD haruslah sesuai dengan tujuan peningkatan perekonomian tersebut.

5.    Fungsi Distribusi

APBD haruslah didistribusikan secara merata dan adil.

6.    Fungsi Stabilitas

APBD harus dapat menjadi instrumen dalam kestabilan ekonomi daerah.

c.    Mekanisme Penyusunan APBD

            Mirip dengan APBN, alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1.    Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2.    Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DRPD untuk dirapatkan apakan RAPBD tersebut disetujui atau tidak.

3.    Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.

d.    Susunan APBD

1.    Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

§ Pendapatan Asli Daerah

§  Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)

§  Retrebusi Daerah

§  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

§  Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

§  Dana Perimbangan

§  Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

§  Dana Alokasi Khusus

§  Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah

§  Pendapatan Hibah

2.    Belanja Daereah

Rincian belanja daerah yaitu:

§  Belanja Tidak Langsung

§  Belanja Pegawai

§  Belanja Bunga

§  Belanja Subsidi

§  Belanja Hibah

§  Belanja Bantuan Sosial

§  Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

§  Belanja Langsung

§  Belanja Pegawai

§  Belanja Barang dan Jasa

§  Belanja Modal

e.      Pembiayaan

Tergantung kondisi APBD yang deficit atau surplus (Penerimaan – Belanja). Jika APBD mengalai defisit, maka pemerintah harus membayar kekurangan biaya tersebut. Sedangkan jika terjadi surplus, maka pemerintah akan menerima kembali dana lebih tersebut.

Sebelum melanjutkan pada kegiatan pembelajaran ke 3, silahkan anda untuk menyelesaikan soal latihan dengan cara memilih jawaban yang paling tepat, Tulis Jawaban dikolom Komentar dengan Format 

Nama                  :

Kelas                  :

Jawaban Materi  : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat 

1. Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya dilakukan ……. setelah APBN ditetapkan 

A. satu minggu 

B. satu bulan 

C. tiga minggu 

D. tiga bulan 

E. empat bulan 

2. Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah… 

A. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. 

B. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. 

C. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa

D. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. 

E. Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA 

3. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, hal ini berarti APBD memiliki fungsi…. 

A. Otorisasi 

B. perencanaan 

C. pengawasan , 

D. alokasi 

E. distribusi 

4. Berikut ini yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah…. 

A. Dana alokasi umum 

B. Pajak Daerah 

 C. Retrebusi Daerah 

 D. Pajak hiburan 

E. Parkir 

5. APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional . Berikut bidang yang menjadi urusan wajib adalah…. 

A. pendidikan, 

B. kesehatan 

C. perumahan 

D. Energi dan sumber daya mineral 

E. Kebudayaan 

6. Belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah disebut…. 

A. Belanja rutin 

B. Belanja pembangunan 

C. Belanja langsung 

D. Belanja tidak langsung 

E. Belanja pegawai 

7. Komponen Belanja dibawah ini termasuk belanja tidak langsung kecuali…. 

A. Belanja pegawai 

B. Belanja modal 

C. Belanja Bunga 

D. Belanja Subsidi 

E. Belanja Hibah 

8. Dana alokasi umum termasuk dalam …. 

A. Dana perimbangan 

B. Dana pembangunan 

C. Dana penyeimbang 

D. Dana otonomi daerah 

E. Dana bencana 

9. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD, dibuat dalam bentuk…. 

A. Undang-udang 

B. Kepres 

C. Permendagri 

D. Perda 

E. Nota keuangan 

10. Dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah adalah… 

A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah 

 B. mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan. 

C. mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran 

D. mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi 

E. Meningkat status sosial para penguasa dan pengelola daerah 

*Thankyou, Stay Healthy And  Have A good day*