KD 3.5 OTORITAS JASA KEUANGAN KELAS 10

KD 3.5 OTORITAS JASA KEUANGAN 

SMA SAPTA KHARISMA 

Oleh Yati Octavia, S.Pd

A. BANK

A. Pengertian Lembaga Keuangan Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan Bank dan non-Bank.

1. Lembaga Keuangan Bank Yang dimaksud adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Bank ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu Bank Sentral yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat dan dikendalikan oleh Bank Indonesia, Bank Umum yang memberikan layanan jasa keuangan serta transaksi, dan Bank Perkreditan Rakyat yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka. 

2. Lembaga Keuangan Non-Bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depository atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan keuangan di kemudian hari, sebagian dari pendapatan masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk tabungan di bank. Tabungan merupakan salah satu produk penghimpunan dana dari bank. Selain bank, Anda juga dapat memanfaatkan produk-produk Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) atau Industri Kuuangan Non-Bank (IKNB) seperti asuransi, leasing, dan dana pensiun. Sejak Januari 2014, pengaturan dan pengawasan bank dan LKNB dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam bab ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bank, LKNB, dan OJK.

1. Bank 

a. Pengertian Bank Istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco yang berarti meja ataubangku. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman (kredit) atau dalam istilah bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidupmasyarakat. Kegiatan bank pertama kali adalah sebagai tempat penukaran uang. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penyimpanan atau penitipan emas atau perak untuk menghindari pencurian. Sebagai bukti bagi seseorang yang menitipkan uang atau emas, maka ia menerima selembar kertas yang disebut goldsmith notes. Dalam praktik perbankan sekarang hal tersebut disebut uang giral. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan semakin pesat dan peranannya semakin penting. Hal tersebut disebabkan perkembangan perbankan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perdagangan dunia dan teknologi. Bank berperan sebagai jantungnya perdagangan, sehingga kehidupan ekonomi dunia tetap berlangsung. 

2. Fungsi Bank Setelah mendapat penjelasan tentang pengertian bank pada pokok bahasan sebelumnya, menurut Anda apa sesungguhnya fungsi bank itu? Secara umum, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu sebagai salah satu roda penggerak dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Bank dapat mendorong upaya peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama suatu bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut ini : 

a. Menghimpun Dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, bank memiliki beberapa sumber dana, di antaranya sebagai berikut: 

1) Dana sendiriberupa setoran modalwaktupendirian danpenjualan saham di bursa efek jika bank tersebut sudah go public. 

2) Dana masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti tabungan, giro dan deposito 

3) Dana Pasar Uang Antar Bank (PUAB). 

b. Menyalurkan Kredit Bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha (investasi, modal kerja) atau untuk kegiatan konsumsi. Dengan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau bunga kredit. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memegang prinsip kehati-hatian serta memerhatikan prinsip 5 C yakni sebagai berikut: 

1) Character, yaitu tabiat dan kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban. Perlu diteliti tentang kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga serta moral pemohon kredit. 

2) Capacity, yaitu kemampuan, kepandaian dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima, sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan serta mampu melunasi kewajiban atauutangnya. 

3) Capital, yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. Tidak semua modal harus bersumber dari kredit. 

4) Collateral, yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit.Agunan atau jaminan sebagai alat pengaman dari ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi. 

5) Condition of economies, yaitu yaitu kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses kredit dilakukan dan prakiraan kondisi ekonomi di masa depan, baik kondisi ekonomi secara umum maupun kondisi ekonomi pihak yang mengajukan kredit. 

c. Memberikan Pelayanan Jasa Bank juga berfungsi sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran” berupa transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, uang elektronik (e-money) dan pelayanan lainnya. 

3. Jenis, Prinsip Kegiatan Usaha, dan Produk Bank 

a. Jenis-Jenis Bank Bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut : 

1) Berdasarkan Kelembagaan Berdasarkan aspek kelembagaannya, terdapat dua jenis bank yakni bankumum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan sebagai berikut : 

a) Bank umum 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip- prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman (kredit), seperti kredit produktif yang biasanya terdiri atas kredit modal kerja dan kredit investasi, serta kredit konsumtif contohnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKKB) dan sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup usahanya, bank umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut : 

(1) Bank umum devisa, yaitu bank umum yang memiliki izin untuk melakukan transaksi pembayaran dalam valuta asing. Contohnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BII. 

(2) Bank umum nondevisa, yaitu bank umum yang tidak memiliki ijin melakukan transaksi dalam valuta asing. Contohnya BTPN, Bank Jasa Jakarta dan Bank Kesejahteraan Ekonomi. 

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Dalam menjalankan usahanya, BPR tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasuransian dan mengikuti kliring. Khusus untuk melakukan transaksi valuta asing, tidak semua BPR bisa melakukannya, kecuali BPR yang sudah memiliki ijin usaha money changer dari Bank Indonesia. Contoh BPR diantaranya BPR Karyajatnika Sadaya, BPR Eka Bumi Artha dan BPR Sri Artha Lestar.

2) Berdasarkan Kepemilikan Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu sebagai berikut: 

a) Bank persero 

Bank persero yaitu bank yang sahamnya (modalnya) seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN. 

b) Bank swasta nasional 

Bank swasta nasional yaitu bank yang sahamnya (modalnya) seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin. 

c) Bank pembangunan daerah 

Bank pembangunan daerah yaitu bank yang sahamnya (modalnya) seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jabar Banten (Bank BJB), Bank DKI, Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Sulsel dan Sulbar, dan sebagainya. 

d) Bank campuran 

Bank campuran yaitu bank yang sahamnya (modalnya) dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contoh Bank CIMB Niaga, Bank ANZ Indonesia, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank DBS Indonesia, dan sebagainya. 

e) Bank asing Bank asing 

yaitu bank yang sahamnya (modalnya) seluruhnya dimiliki oleh asing. Contohnya Bank of Tokyo-Mitsubishi, Citibank, HSBC, Standard Chartered, dan sebagainya. 

b. Prinsip Kegiatan Usaha Bank 

Prinsip kegiatan usaha bank yang berkembang di Indonesia terdiri atas prinsip konvensional dan prinsip syariah. 

1) Bank Konvensional 

Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito, atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank. Baik produk simpanan (misalnya tabungan, deposito atau giro) maupun pinjaman, keduanya menggunakan bunga. Untuk produk simpanan disebut dengan bunga simpanan, sedangkan untuk produk pinjaman disebut bunga pinjaman. Umumnya bank memberlakukan ketentuan bahwa bunga pinjaman harus lebih besar daripada bunga simpanan. Selisih positif antara bunga pinjaman dan bunga simpanan itulah yang menjadi salah satu sumber keuntungan bank. Bunga merupakan suatu prosentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan atau disimpan. Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. Penentuan bunga oleh bank konvensional mempertimbangkan ketentuan bunga acuan dari Bank Indonesia yang biasa disebut BI Rate. 

2) Bank Syariah 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maisir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yanghalal. Bank syariah pada dasarnya sama dengan bank komersial lainnya yang sudah ada di masyarakat, perbedaannya terletak pada kegiatan operasionalnya. Bank syariah, operasionalnya berdasarkan prinsip, syariah sedangkan bank komersial lainnya menggunakan prinsip konvensional. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah bahwa dalam perjanjian perbankan digunakan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa berdasarkan jenisnya, Bank Syariah terbagi menjadi dua, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun BPR Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip hukumnya yaitu bersumber dari hukum Islam yang melarang hal-hal sebagai berikut: 

a) Perniagaan atas barang-barang yang haram, 

b) Bunga (riba), 

c) Perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir), serta 

d) Ketidakjelasan dan manipulatif (gharar) Dalam operasionalnya, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah bank syariah tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang jenis dan prinsip kegiatan usaha perbankan, benang merahnya dapat dilihat dalam bagansebagai berikut:

c. Produk dan Layanan Bank 

Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat (funding), produk bank terdiri atas tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka dan giro yang secara umum disebut dengan produk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tahukah Anda apa bedanya tabungan dengan giro? Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dapat diartikan juga sebagai simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN/Personal Identification Number). Adapun giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Rekening Giro (Current Account) dapat diartikan juga sebagai salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro. Tahukah Anda apa itu cek? Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila penabung mempunyai rekening Giro. Cek terdiri atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut :

1) Cek Atas Nama (Order Cheque) 

Cek Atas Nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek tersebut. 

2) Cek Atas Unjuk (Bearer Cheque) 

Cek Atas Unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang diterima pada cek tersebut. 

3) Cek Silang (Cross Cheque) 

Cek Silang adalah Cek Atas Nama dan/atau Cek Atas Unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada unjuk kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Cek Silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening penerima cek. Selain tabungan dan giro, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, bank menyediakan produk deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Deposito yang jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over). Deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dalam produk deposito, dikenal adanya istilah deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito Berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6 dan 12 sampai dengan 24 bulan. Deposito Berjangka diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik perorangan atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setiap jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pembayaran bunga dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai (pemindah bukuan). Kepada setiap deposan dengan nilai deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterima dan jika dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo, maka umumnya dikenakan denda. Adapun sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Sertifikat Deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pembayaran bunga Sertifikat Deposito dapat dilakukan di muka, setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai. Di sisi lain, dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat (lending), bank memiliki produk kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Beberapa bentuk kredit bank diantaranya kredit investasi, kredit modal kerja, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit konsumtif. Selain produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya di antaranya sebagai berikut : 

1) Transfer (Kiriman Dana); Transfer Dana adalah jasa yang diberikan bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada penerima, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Pengiriman uang dapat dilakukan dari satu bank ke bank lain, atau pada bank yang sama, baik dalam satu kota atau kota yang berlainan, bahkan sampai keluar negeri. 

2) Safe Deposit Box (SDB); SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta, termasuk emas dan surat-surat berharga dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dan pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpan di rumah. Pada umumnya biaya penyimpanan barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah. 

3) Bank Garansi; Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban. 

4) Inkaso (Collection); Inkaso adalah jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga. Inkaso dapat diartikan juga sebagai kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Sebagai imbalan jasa atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau fee tertentu kapada nasabah atau calon nasabahnya. Tarif tersebut dalam dunia perbankan disebut dengan biaya inkaso. 

5) Kliring (Clearing); Kliring adalah penyelesaian utang piutang antar bank. Kliring dapat diartikan juga sebagai suatu cara penyelesaian utang-piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga disuatu tempat tertentu. Warkat kliring antara lain: cek, bilyet giro, nota debet dan nota kredit. Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh dan telah jatuh tempo. 

6) Bank Insurance (Bancassurance); Bank Insurance adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah. Bank Insurance merupakan produk investasi dengan potensi hasil yang lebih tinggi, namun dengan risiko dan hasil investasi yang lebih besar. 

7) Kartu ATM/Kartu Debit; Kartu Debit merupakan sejenis kartu plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Jika seseorang memiliki sejumlah uang di rekening bank ,maka ia dapat meminta kartu ATM atau kartu debit (sesuai dengan fasilitas yang diberikan bank). Setiap saat pemegang kartu dapat mengambil uang tunai di ATM atau digunakan sebagai sarana pembayaran dengan jumlah maksimal sesuai dengan uang yang tersimpan di bank. Kartu ini bukanlah merupakan alat pembayaran, tetapi hanya untuk memberikan kemudahan pada nasabah bank dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai. 

8) Kartu Kredit (Credit Card); Kartu Kredit merupakan alat pembayaran dengan cara kredit, dimana seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang cash. Kewajibanpenggunanya adalah membayar dengan mencicil sejumlah minimum tertentu dari total transaksi (10 persen total tagihan) yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan setiap bulan. Kartu ini berbeda dengan kartu debit, karena setiap kali menggunakannya, pemilik berhutang dengan kewajiban membayarnya dengan bunga. Apabila pemilik kartu terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda keterlambatan. 

9) Banknotes; Banknotes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan “barang dagangan” di negara lain (termasuk Indonesia). Bank notes dikenal juga dengan istilah valas (valuta asing). Bank notes yang dapat dipertukarkan mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia, serta bukan merupakan uang logam. 

10) Referensi Bank; Referensi Bank adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan. Referensi bank diterbitkan oleh bank atas dasar permintaan nasabah karena nasabah tersebut mempunyai rekening di bank. 

11) Bank Draft; Bank Draft (Cashier Check) sebenarnya adalah cek yang diterbitkan oleh bank. Penjual sering meminta bank draft kepada calon pembeli untuk perjanjian awal pada transaksi nominal besar, misalnya transaksi pembelian mobil dan rumah. Hal ini memberikan rasa aman kepada penjual bahwa calon pembeli benar-benar memiliki uang untuk membayar dan tidak memberikan cek kosong. Dalam praktiknya, bank akan meminta nasabahnya untuk mengisi formulir aplikasi dan menetapkan tarif untuk penerbitan bank draft tersebut.Selanjutnya, bank akan mendebet secara langsung rekening nasabah sebelum memberikan bank draft kepada nasabahnya. 

12) Letter of Credit (L/C); L/C adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya, berdasarkan kondisi- kondisi/ persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut. L/C dapat diartikan juga sebagai sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri (kepada pemesan). Fungsi L/C diantaranya sebagai suatu perjanjian bank-bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, memastikan adanya pembayaran asalkan persyaratan-persyaratan L/C telah dipenuhi, dan membantu memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir serta memonitor penggunaannya. 

13) Money Changer; Money Changer adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia. 14)Traveller’s Cheque; Traveller’s Cheque (TC) adalah cheque yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.

TC atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah cek pelawat dapat diartikan juga sebagai alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak yang ditunjuk. Cek pelawat dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu serta dijamin dari kehilangan atau pencurian. TC berfungsi sebagai pengganti uang tunai oleh para penerima dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu. Cara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga dengan pemindahbukuan. Berdasarkan penjelasan di atas tentang produk dan layanan bank, dapat disederhanakan dalam tabel sebagai berikut.

Khusus untuk bank syariah, produknya memiliki karakteristik khusus. Secara umum produk bank syariah tersebut dapat dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut: 

1. Produk Penghimpunan Dana (funding) 

2. Produk Penyaluran Dana (financing) 

3. Produk Jasa (services) Dalam penyediaan produk penghimpunan dana dari nasabahnya, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal sebagaimana yang diterapkan di bank konvensional. Menurut Adiwarman A. Karim (2004), prinsip operasional syariah yang dapat diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di bank syariah adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah. 

1) Prinsip Wadi’ah Prinsip Wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi’ah yad dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. 

2) Prinsip Mudharabah 

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah. Tujuan akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Deposan bukanlah lender atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan transaksi dalam bentuk akad mudharabah atau ijarah. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam praktik perbankan syariah, prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito.

Dalam menyalurkan dananya kepada para nasabah, sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarman A. Karim (2004), secara umum produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan bank syariah dapat dikelompokkan menjadi empat yakni : 

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (Ba’i) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Rukun jual beli terdiri atas lima yakni ; 

1) penjual, 

2) pembeli, 

3) barang yang dijual, 

4) harga dan 

5) ijab qabul (perjanjian / persetujuan). Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya menjadi tiga, yakni pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna’. Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah. Ahmad Gozali (2005) berpendapat bahwa Murabahah adalah transaksi jual beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode. Namun, biasanya bank menggunakan pembayaran cicilan untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya. Adapun Salam adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian. Ahmad Gozali (2005) berpendapat bahwa Salam adalah transaksi jual beli dengan cara memesan dan membayar lunas di muka, sementara produknya diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan pada akad. Sementara itu, Istishna’ adalah perjanjian sewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan, dan setelah masa sewa berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik. Ahmad Gozali (2005) berpendapat bahwa Istishna’ adalah transaksi jual beli dengan pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu barang untuk dibuatkan baginya, dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan di muka sekaligus, bertahap sesuai dengan perkembangan pengerjaan, atau dicicil dalam jangka panjang sesuai denganperjanjian. 

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah) Pada dasarnya, prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam jual beli, objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada Ijarah objek transaksinya adalah jasa. Transaksi Ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat, bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam Ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Adapun jenis barang/jasa yang dapat menjadi objek ijarah di antaranya sebagai berikut : 

a. Barang modal; 

b. Barang produksi; 

c. Barang kendaraan transportasi; 

d. Jasauntukmembayar ongkos; seperti uang sekolah/kuliah,tenaga kerja, hotel dan transportasi. 

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produkpembiayaansyariahyangdidasarkanatasprinsip bagihasil adalah sebagai berikut : 

a) Pembiayaan Musyarakah PembiayaanMusyarakah adalah kontrakpembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil. 

b) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak, dimana shahibul maal menyediakan dana sedangkan mudharib menjadi pengelola dana, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Mudharabah dapat dibagi menjadi dua yakni mudharabah al mutlaqah dan mudharabah muqqayadah. Mudharabah al mutlaqah adalah kerja sama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan dana dan memberikan kewenangan penuh kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Adapun mudharabah muqqayadah adalah kerja sama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan dan akan memberikan kewenangan terbatas kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. 

c) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Akad pelengkap di Bank Syariah diantaranya adalah hiwalah (alih utang-piutang), rahn (gadai), qardh, wakalah dan kafalah. 

1) Wakalah Wakalahadalahpelimpahankekuasaanolehsatupihakkepadapihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah dapat dimaknai juga sebagai akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimananasabahmemberikankuasakepadabankuntukmewakilidirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Atas hal tersebut, bank berhak meminta imbalan berupa fee yang ditetapkan di awal. Ketentuan tentang wakalah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentangWakalah. 

2) Qardh Qardh adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank syariah pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan yang ditentukan, baik di awal maupun didepan.Dengan kata lain, Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang Al Qardh menjelaskan bahwa Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Peminjam dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalamakad. 

3) Rahn (Gadai) Rahn (gadai) adalah akad menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Ar Rahn berarti juga pawn (gadai) yaitu kontrak penjaminan dan mengikat pada saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Muhammad Syafi’ Antonio (2001) mengartikan bahwa Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjamsebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memiliki jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Apakah di sekitar tempat tinggal Anda ada Pegadaian? Pegadaian adalah salah satu contoh lembaga keuangan non-bank yang memiliki berbagai program dan produk untuk nasabah. Lembaga keuangan non-bank lainnya yang mungkin Anda kenal adalah leasing, asuransi, lembaga dana pensiun, dan anjak piutang. Sebagai sebuah lembaga keuangan, bagaimanakah peran pegadaian dan lembaga keuangan bukan bank lainnya? Yuk kita simak modul ini dengan baik. Lembaga Keuangan Non-Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Secara umum, fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank hampir sama dengan lembaga keuangan yang berbentuk bank. Berikut merupakan fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. 

b. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa. 

c. Memperlancar distribusi barang/jasa. d. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

Jenis dan PrinsipKegiatanUsahadan Produk Lembaga Keuangan Non-Bank 

a. Pegadaian Pegadaian atau usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha kegiatan gadai antara lain sebagaiberikut : 

a. Melayani jasa penaksiran a. Melayani jasa titipan barang 

b. Memberikan pinjaman dengan jaminan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971, tugas pokok Pegadaian adalah sebagai berikut : 

1) Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh/ pegawai negeri dengan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. 

2) Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktik riba lainnya. 

3) Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat 

4) Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerahoperasinya. Pegadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Dalam menjalankan operasional usahanya, pegadaian syariah berpegang kepada prinsip syariah. Sama seperti halnya produk perbankan syariah, produk-produk pegadaian syariah memiliki karakteristik tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. 

b. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Salah satu perusahaan pembiayaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah sewa guna usaha (leasing). Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris yakni to lease yang berarti menyewakan. Perusahaan leasing di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha degan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Berdasarkan pengertian sewa guna usaha di atas dapat diketahui bahwa kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara : 

1) Finance lease, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee, dengan ketentuan 

(a) jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambahdengannilai sisa barang yang di-lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-lease-kan dan keuntungan bagi pihak leasor, 

(b) dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee. 

2) Operating lease, yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi, dengan ketentuan 

(a) jumlah pembayaran selama leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal ditambah keuntungan bagi lessor, 

(b) dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessee. Dalam perkembangannya, di Indonesia berkembang pula perusahaan sewa guna usaha (leasing) dengan prinsip syariah. Menurut Andri Soemitra (2009) bahwa leasing syariah adalahkegiatan pembiayaan dalam bentukpenyediaan barang modalbaik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. 

(c). Perusahaan Asuransi Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yakni assurantie yang dalam bahasa Indonesia diartikan asuransi. Namun, menurut Andri Soemitra (2009) bahwa istilah assurantie itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda, melainkan berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurare yang berarti “meyakinkan orang”. Sementara itu, dalam bahasa Belanda istilah asuransi yang sering diartikan “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi insurance dan assurance. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, insurance mengandung arti segala sesuatu yang mungkin terjadi, sedangkan assurance lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan jiwa seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko (risk transfer mechanism), yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Kegiatan usaha asuransi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Jenis-jenis asuransi diantaranya adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Adapun contoh perusahaan asuransi diantaranya Asuransi Kesehatan (ASKES), JAMSOSTEK, Prudential, Axa Life, dan lain-lain. Seseorang yang memanfaatkan produk asuransi biasanya memegang polis asuransi. Polis asuransi adalah suatu kontrakperjanjian yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan tertanggung, pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) tertentu daritertanggung. Terdapat dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaranpadasaatjatuh tempo asuransi yaitu: kontrak nilai (valued contract) dan kontrak indemnitas (contract of indemnity). Kontraknilai adalah perjanjian dimana jumlah pembayarannya telah ditetapkan di muka, seperti nilai Uang Pertanggungan (UP) pada asuransi jiwa. Adapun kontrak indemnitas adalah perjanjian yang jumlah santunannya didasarkan atas jumlah kerugian finansial yang sesungguhnya, seperti biaya perawatan rumah sakit. Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, di Indonesia berkembang pula perusahaan asuransi dengan prinsip kegiatan usaha berbasis syariah. 

(d). Perusahaan Anjak Piutang Kegiatan anjak piutang (factoring) merupakan jenis perusahaan yang relatif baru di Indonesia. Dalam operasinya, anjak piutang mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1251/ KMK.013/1998. Dalam KMK tersebut, dikatakan bahwa anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Anjak piutang adalah transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual) kepada perusahaan factoring, yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring (factor). Istilah klien (client) dan nasabah (customer) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Bank biasanya memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer. Mekanisme anjak piutang ini sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secarakredit. Secara umum, jasa-jasa anjak piutang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jasa pembiayaan (financing services) dan jasa nonpembiayaan (non financing services). Adapun kegiatan anjak piutang meliputi : 

1) Pengambilaan aliH tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. 

2) Pembelianpiutangperusahaandalamsuatutransaksiperdagangan dengan harga sesuai kesepakatan. 

3) Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Bank pada prinsipnya dapat memberikan jasa anjak piutang sebagai bagian dari produknya tanpa perlu membentuk badan usaha baru. Namun demikian, karena volume usaha anjak piutang yang biasanya relatif besar, maka umumnya bank-bank cenderung memisahkan kegiatan anjak piutang ini dari operasional sehari-hari dengan membentuk suatu badan hukum terpisah. Perbedaan anjak piutang dengan kredit bank antara lain sebagai berikut : 

1) Kredit bank melibatkan praktik-praktik dalam perkreditan umum termasuk mengenai jaminan. Sementara itu, anjak piutang pada prinsipnya merupakan transaksi jual beli piutang. 

2) Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif, sedangkan anjak piutang berkaitan dengan pengalihan dari suatu aktiva produktif, yaitu tagihan menjadi kas pada saat jatuh tempo. 

3) Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas pada debitor. Anjak piutang tidak memberikan tambahan kas, akan tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo. 

4) Kredit bank biasanya dalam jumlah tetap dan memiliki syarat pelunasan tetap, sedangkan fasilitas anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai. 

5) Kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan agunan, sementara bagi anjak piutang agunan bukan merupakan hal mutlak. 

6) Keahlian perusahaan anjak piutang dalam memelihara atau mengurus pembukuan penjualan klien dan penyediaan informasi manajemen menjadikan anjak piutang lebih sebagai mitra usaha. 

e. Perusahaan Modal Ventura Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara bahasa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura (venture capital) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Adapun definisi perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan : 

1) Menumbuhkan dan merangsang pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, serta memberikan berbagai macam bantuan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah berusaha yang sehat. 

2) Membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara : 

a. Turut serta sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan 

b. Mengidentifikasi proyek dan membantu menyusun feasibility studies perusahaan; dan 

c. Menyediakan dana dan SDM serta membantu dalam pemasaran. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee company. Jenis pembiayaan modal ventura diantaranya sebagai berikut : 

1) Equity financing, yaitu penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan cara mengambil alih sebagian saham PPU. 

2) Semi equity financing, yaitu penyertaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan PPU 

3) Bagi hasil, yaitu pembiayaan kepada perusahaan kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Ciri-ciri utama modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham (equity financing) dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, penyertaan modal tersebut dapat dimodifikasimenjadisemi equity financing.Di samping itu, karakteristik lain modal ventura adalah tingginya risiko yang mungkin dihadapi oleh pemodal. Modal ventura adalah kumpulan dana (pool of funds) yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal.Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura, paling sedikit ada tiga unsur yang terlibat secara langsung, yaitu: 

1) Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu; atau disebut venture capitalfunds. 

2) Profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau management venture capital fund company 

1) Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut investee company atau perusahaan pasangan usaha. Sama halnya dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) lainnya, prinsip kegiatan usaha perusahaan modal ventura juga ada yang berbasis syariah. Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsipsyariahdiakui. f. Dana Pensiun Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UndangUndang Dana Pensiun) bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Adapun jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain : 

1) Pensiun normal 

2) Pensiun dipercepat 

3) Pensiun ditunda 

4) Pensiun cacat Jenis-jenis dana pensiun menurut Pasal 2 Undang- Undang Dana Pensiun digolongkan menjadi dua, yakni : 

1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Ketentuan tentang DPPK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk olehorang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. 2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Ketentuan tentang DPLK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dariDPPKbagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Program Dana Pensiun mengupayakan suatu manfaat pensiun, dengan cara sebagai berikut: 1) Membayar iuran pensiun setiap bulan, 2) Selanjutnya dikembangkan (diinvestasikan), 3) Akhirnya akan membentuk saldo atau manfaat pensiun

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Apakah kalian pernah melihat logo OJK di atas? Logo tersebut adalah logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain. OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi, pada Kegiatan Pembelajaran 1 dan 2 Anda mempelajari tentang bank dan lembaga keuangan, pada Kegiatan Pembelajaran 3 ini Anda akan tahu tentang tugas OJK terkait bank dan Lembaga keuangan tersebut. OJK dibentuk untuk menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. juga berperan dalam mengawasi lembaga lembaga atau industri keuangan secara terintegrasi. Di antara lembaga atau industri jasa keuangan yang diawasi OJK adalah lembaga perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga lembaga penyedia jasa keuangan lainnya

2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi OJK secara penuh baru dijalankan pada akhir tahun 2013 ketika pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas sekaligus fungsi OJK. Sebelumnya sejak tahun 2012 telah dimulai berjalannya fungsi OJK secara bertahap satu demi satu sampai pada tahun 2013 resmi berjalan sepenuhnya dengan fungsi dan tugas yang penuh pula. 

3. Visi Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah : 

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 

2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; 

3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : 

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, 

2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan 

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

 

KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

KD 3.5 KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

disusun Oleh YatiOctavia S.Pd

Gambar 5.1 Pety7🫀🐑🫀(⁠*⁠_⁠*⁠)(⁠*⁠_⁠*⁠)O⁠_⁠o(⁠T⁠T⁠):⁠-⁠*(⁠T⁠T⁠):⁠-⁠P=⁠_⁠=O⁠_⁠o(⁠T⁠T⁠)=⁠_⁠=a Konsep

A. KEBIJAKAN MONETER

1. Pengertian Kebijakan Moneter

    Pernahkan kalian bertanya dalam hati mengapa pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia tidak mencetak uang Rupiah dalam jumlah yang banyak dan dibagikan kepada semua masyarakat? Dengan demikian masalah kemiskinan bisa segera diselesaikan?

    Kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat inilah yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi

2. Tujuan kebijakan moneter 

Adapun tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut : 

a. Menjaga stabilitas ekonomi, Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. 

b. Menjaga stabilitas harga Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunya produktifitas dunia usaha. Jika harga terlalu tinggi pemerintah bisa mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, demikian pula sebaliknya. 

c. Meningkatkan kesempatan kerja, Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. 

d. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak menutup kemungkinan dalam posisi surplus.

3. Jenis kebijakan moneter Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu : 

a. Tight money policy (kebijakan uang ketat) Tight money policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga (kebijakan diskonto), menjual surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka), menaikkan cadangan kas (kebijakan cash ratio), dan membatasi atau memperketat pemberian kredit.

b. Easy money policy (kebijakan uang longgar) Easy money policy adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakuakan dengan menurunkan tingkat suku bunga (kebijakan diskonto), membeli surat-surat berharga (kebijakan pasar terbuka), penurunan cadangan kas (kebijakan cash ratio), dan mempermudah pemberian kredit.

4. Instrumen kebijakan moneter 

a. Kebijakan operasi pasar terbuka (open market policy)

adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank sentral akan menjual SBI jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi, hal ini dimaksudkan untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke bank sentral. Sebaliknya jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa bank sentralnya bisa melakukan dengan membeli SBI dari masyarakat dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar. 

 b. Kebijakan diskonto (discount policy)

Adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah (menaikkan atau menurunkan) tingkat suku bunga bank umum. Jika jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat untuk menabung sehingga jumlah uang beredar kembali masuk ke bank. Sebaliknya jika terjadi kondisi deflasi dimana jumlah uang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank yang pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. 

c. Kebijakan cadangan kas di bank (cash ratio policy)

Adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika terjadi inflasi dimana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa bank sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. Demikian pula sebaliknya jika terjadi deflasi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Hal ini dengan tujuan untuk menambah kemampuan bank umum dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat 

d. Kebijakan kredit selektif

    Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syaratsyarat pemberian kredit kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan syarat 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition). 

e. Kebijakan dorongan moral (moral suasion).

    Bank sentral dapat memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. lsinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman dan tabungan.

2. KEBIJAKAN FISKAL

1. Pengertian kebijakan fiskal 

    Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara. Dengan demikian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebiajakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. 

2. Peran kebijakan fiskal 

    Pada kenyataannya transaksi dan volume pengeluaran negara cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional. Dengan demikian peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Bagi negara maju peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu memengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangandan neraca pembayaran dll. Sedangkan pada negara berkembang peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. 

3. Tujuan kebijakan fiskal 

Adapun tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah : 

a. Memperbaiki kedaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y). 

b. Meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. 

c. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. 

d. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan semua ini dapat tercipta apabila inverstasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. 

4. Instrumen kebijakan fiskal 

Terdapat tiga instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu : 

a. Sistem perpajakan Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, dimana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. 

b. Politik anggaran. 

Gambar 5.2 

Sumber: www.seputarpengertian.blogspot.com

    Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Sedangkan aggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran dari pada sisi penerimaan, dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit dimana sisi penerimaan lebih besar dari pada sisi pengeluaran. Anggraan surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar.

c. Pinjaman pemerintah

Dalam kondisi tertentu terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual Surat Utang Negara (SUN). Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat.

5. Jenis-jenis kebijakan anggaran 

Berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Terdapat empat macam jenis kebijakan anggaran yaitu : 

a. Anggaran berimbang Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. :⁠-⁠O

b. Anggaran Dinamis, Perhatikan Gambar 5.3 Dibawah  : 

Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat.

c. Anggaran Deficit, Perhatikan Gambar 5.4 dibawah : 

    Anggaran defisit memiliki ciri dimana anggaran disusun dengan jumlah(⁠^⁠^⁠)  pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya: menciptakan uang baru, melakukan pinjaman (dalam/luar negeri). Mulai tahun 2000 APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. 

d. Anggaran surplus Anggaran surplus memiliki ciri dimana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang bere

3.1 Pendapatan Perkapita

PENDAPATAN PER KAPITA

Disusun Oleh Yati Octaia S.Pd

SMA SAPTA KHARISMA

A. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian Pendapatan Nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB Perkapita. Adapun dalam mengetahui jumlah PDRB per kapita dapat menggunakan rumus berikut ini :

${\displaystyle PDRBperkapita(RP/Kapita)={PDRB \over \Sigma penduduk}}$

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

B. Manfaat menghitung pendapatan per kapita

Hasil penghitungan pendapatan per kapita suatu negara sangat bermanfaat, yaitu :

1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara.
2. Mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu negara selama satu tahun.
3. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting, karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi negara tersebut.
4. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
5. Mengukur tingkat Inflasi yang sedang terjadi.

B. Menghitung pendapatan per kapita

1. Negeri Wano terkenal sebagai sebuah negara tertutup. Dimana tidak ada perpindahan penduduk baik ke dalam maupun ke luar Wano. Apabila Wano mempunyai populasi sebanyak 36.000.000, sementara pendapatan Wano setahun adalah US$ 682.000.000.000. Tentukan kategori pendapatan penduduk negeri Wano.

2. Di tahun ini, kerajaan Alabasta terhitung mempunyai pendapatan sebesar US$ 128.000.000.000. Apabila sebesar 20% dari nilai itu adalah milik warga asing, sedangkan populasi warga asli Alabasta adalah sebanyak 11.000.000 orang. Hitunglah pendapatan perkapita kerajaan Alabasta.

KD 3.1 KONSEP DASAR ILMU EKONOMI KELAS 10

 KD 3.1 KONSEP DASAR ILMU EKONOMI

SMA SAPTA KHARISMA

Oleh Yati Octavia S.Pd

Silahkan klik link dibawah untuk mendapatkan penjelasan marteri KD 3.1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi

https://drive.google.com/file/d/1zLIXkm8n09skUYO1SXMm2nq-tSOfS0si/view?usp=sharing

Gambar 1.1 Peta Konsep 

1. Pengertian Ilmu Ekonomi 

        Menurut Anda apa yang akan dipelajari dari ilmu ekonomi? Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata yaitu “Oikos” yang berarti “rumah tangga”, dan “Nomos” yang berarti “peraturan”. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang memelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. 

       Sintesis Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka.

2. Penggolongan Ilmu Ekonomi 

Secara garis besar, pembagian ilmu ekonomi dapat dilihat  :

Gambar 1.2 Pembagian Ilmu Ekonomi

        Ilmu ekonomi itu sangat berperan penting dalam masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Pemisahan ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi positif dan normatif sendiri dimulai pada Abad ke-19 oleh sejumlah tokoh-tokoh ekonomi seperti John Stuart Mill dan John Neville Keynes (ayah dari John Maynard Keynes, pencetus paham ekonomi Keynesianisme.

3. Kelangkaan 

A. Pengertian Kelangkaan 

        Nah, sekarang coba, deh, buat daftar barang-barang yang Anda butuhkan. Tulis saja apa yang ingin Anda miliki di atas kertas. Sudah? Sekarang buka dompet Anda. Berapa uang yang Anda punya? Bandingkan dengan harga total dari kebutuhan yang Anda ingin miliki? Sebagai manusia, Anda pasti ingin mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Masalahnya, sumber daya yang Anda punya terbatas. Contohnya adalah daftar keinginan Anda tadi. Banyaknya keinginan dibandingkan dengan uang yang Anda punya untuk membelinya. Sifat ini, pada akhirnya menghasilkan kelangkaan

    Menurut Lionel Robbin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan kelangkaan 

Secara umum, ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan : 

1). Perbedaan Letak Geografis 

Kenapa letak geografis memengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah-tanah subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada juga yang tidak. 

2). Pertumbuhan Penduduk Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. 

3). KemampuanProduksi Faktor-faktor produksi (tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan) yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. 

4).. Perkembangan Teknologi Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. 

5). Bencana Alam Bencana alam akan memengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya

4. Kebutuhan 

    Pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Setuju tidak ? Misalnya, kebutuhan Anda adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi, Jika kebutuhan tersebut dipenuhi satu per satu, Anda pasti masih merasa belum puas. Nantinya, Anda akan membutuhkan hal-hal lain seperti handphone, motor, dan masih banyak lagi. Nah, karena bermacam-macamnya kebutuhan, lebih baik kita jabarkan bersama yuk apa saja jenis-jenis kebutuhan dan alat pemenuhannya. Simak ya!

Kebutuhan menurut intensitas 

a. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Menurut International Labour Organization (ILO), kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi (makan dan minum). 

b. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ketika orang tuamu membeli alat masak, almari, sepatu, dan lainnya. 

c. Kebutuhan tersier disebut juga dengan kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya perhiasan atau mobil. 

Kebutuhan menurut waktu 

a. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misal, saat kamu sakit harus membutuhkan obat atau ketika temanmu dahaga harus segera diberi minum. 

b. Kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya: tabungan. 

c. Kebutuhan tidak terduga harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalkan, anak tetangga sebelah mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. 

d. Kebutuhan sepanjang waktu adalah sesuatu yang tidak berbatas dalam pemenuhannya, contoh mudahnya belajar. 

Kebutuhan menurut sifat 

a. Kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik/jasmani manusia, seperti berolahraga. 

b. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya adalah kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. 

Kebutuhan menurut subjek 

a. Kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi, misalnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis. 

b. Kebutuhan sosial adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok/orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Nah, contohnya seperti rumah ibadah atau rumah sakit. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan 

a. Pendidikan 

b. Pendapatan 

c. Perkembangan zaman 

d. Kondisi Alam 

e. Adat istiadat 

f. Lingkungan 

g. Agama

5. Alat Pemenuhan Kebutuhan 

    Setelah Anda mengetahui macam-macam kebutuhan, maka Anda harus tahu bahwa semua kebutuhan Anda itu bisa dibagi menjadi dua jenis pemenuhan. Pertama, melalui barang yang berwujud dan bisa dilihat atau dirasakan. Kedua, melalui jasa yang wujudnya tidak bisa dilihat tapi manfaatnya terasa. 

Anda bisa memberi contoh barang dan jasa? Yup, barang itu seperti motor, makanan, atau seragam. Sementara, jasa contohnya adalah dokter, guru, atau supir angkutan umum. Sudah jelas, ya? Sekarang, kita bahas lebih rinci lagi ya tentang macam-macam benda pemenuhan kebutuhan 

a. Benda menurut cara mendapatkannya 

1) Benda ekonomi yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misalnya membeli beras, baju, kopmputer, dan sepatu 

2) Benda bebas atau disebut juga benda non ekonomi yang jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan/tanpa biaya. Misalnya, cahaya matahari atau udara. 

3) Benda illith jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya, menggunakan tampungan air hujan untuk mencuci motor, jika tidak maka parit di depan rumahmu akan mengalami banjir. 

b. Benda menurut tujuan kegunaannya 

1) Benda konsumsi adalah benda siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Misalnya sepatu, pakaian, atau tas. 

2) Benda produksi yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain, contohnya mesin dan alat baku. 

c. Benda menurut proses pembuatannya 

1) Bahan mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Bahan mentah disebut juga bahan baku, contohnya adalah minyak bumi, tembakau, atau rotan. 

2) Bahan setengah jadi yaitu bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya, benang yang jika diolah akan menjadi kain. 

3) Bahan siap pakai merupakan barang siap konsumsi seperti selimut, sendok, atau piring. 

d. Benda menurut hubungannya dengan benda lain 

1) Benda komplementer yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Apabila hanya mengandalkan satu benda saja, maka tidak akan dapat digunakan. Misalnya, motor dan bensin. 

2) Benda substitusi yang fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Contohnya penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin tik. 

e. Benda menurut segi jaminannya 

1) Benda bergerak dapat dipindahtempatkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek (1 tahun). Misalnya, radio atau televisi. 

2) Benda tidak bergerak tidak dapat dipindahkan, namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya, lahan atau gedung perkantoran

6. Kegunaan Alat Pemenuhan Kebutuhan 

Menurut AJ Meyers kegunaan alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik 

a. Kegunaan bentuk (Form Utility) adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya adalah papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi meja, kusi dan lainnya. 

b. Kegunaan tempat (Place Utility) adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. 

c. Kegunaan waktu (Time Utility) adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contohnya tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah. 

d. Kegunaan milik (Ownership Utility) adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki. Contohnya komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan.

6. Memanfaatkan biaya peluang 

a. Pengertian Biaya Peluang Pernahkah Anda merasa bingung mau beli ice cream dan cokelat tapi hanya memiliki uang sebesar Rp10.000,00 yang hanya cukup untuk membeli salah satunya? Lalu akhirnya Anda harus memutuskan untuk memilih satu dari pilihan tersebut, misalnya lebih membeli cokelat. Kalau Anda pernah melakukan hal tersebut, dalam ilmu ekonomi disebut sebagai biaya peluang. Artinya, biaya peluang dalam ilustrasi tersebut adalah satu ice cream, dengan kamu memilih cokelat maka kamu kehilangan kesempatan untuk membeli cokelat. Nah, kenapa sih biaya peluang bisa muncul? Biaya peluang muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain dan timbulnya biaya peluang. Dalam perhitungannya, biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa juga berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Dalam pengambilan keputusannya biaya peluang ini tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami individu. Untuk mencari biaya peluang adalah dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. 

Simak contoh soal berikut ini ya Soal Gambar 1.3

7. Prinsip dan motif ekonomi 

a. Prinsip Ekonomi Kalau Anda mau membeli suatu barang, pasti ingin harga barang tersebut sesuai dengan budget yang Anda miliki atau lebih murah dari harga aslinya, kan? Nah, ketika harga barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan Anda, Anda akan cenderung melakukan tawar menawar agar barang tersebut bisa lebih murah. Kalau penjualnya deal atau setuju dengan harga yang Anda inginkan, sisa uang untuk membeli barang tadi bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang lain dan Anda akan lebih hemat. Nah, tawar menawar merupakan suatu tindakan ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan suatu barang. Setiap orang harus memiliki pedoman atau arahan dalam melakukan tindakan ekonomi yang disebut dengan prinsip ekonomi. Jadi, dengan adanya prinsip ekonomi ini, kita bisa memperhitungkan keuntungan dan kerugian saat melakukan tindakan ekonomi.

Contohnya seperti kasus tawar menawar yang sudah dijelaskan di atas tadi. Ciri-ciri prinsip ekonomi adalah sebagai berikut : 

• Mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan mendesak 

• Bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya 

• Melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang 

• Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukanny 

Nah, ternyata dalam ilmu ekonomi, ada banyak istilah yang perlu Anda ketahui, nih. Pertama, kenali dulu dua situasi yang menggambarkan prinsip ekonomi, yuk! 

1) usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dengan alat yang ada, dan 

2) usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Nah, kalau Tindakan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. b. Motif ekonomi

Nah, kalau sudah paham apa itu tindakan dan prinsip ekonomi, lalu, apa ya yang dimaksud motif ekonomi? Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sederhananya seperti ini, misalnya Anda ingin membeli satu barang yang sudah Anda idamkan, pastinya Anda akan bekerja dan mengumpulkan uang, kan? Nah, “bekerja” itu termasuk ke dalam tindakan ekonomi, sementara “membeli barang-barang”-nya adalah motif ekonominya. Secara umum, ada 2 jenis motif ekonomi, yaitu 

1) motif intrinsik yaitu motif ekonomi atas kemauan sendiri. Contoh motif intrinsik adalah ketika kamu lapar/haus, maka kamu akan membeli makanan/minuman 

2) motif ekstrinsik yaitu motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar diri sendiri. contoh motif ekstrinsik adalah ketika kamu membeli makanan produk baru karena kemakan iklan di televisi. 

    Motif ekonomi dapat dibagi ke dalam tiga bagian yaitu motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi Contoh motif ekonomi yang dilakukan produsen adalah : 

• Mencari Laba 

• Motif Kekuasaan 

• Memperoleh Penghargaan 

• Motif sosial/ menolong sesama 

Contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen adalah

• Memperoleh kepuasan yang optimal 

• Agar dapat bertahan hidup 

• Agar diterima di lingkungan masyarakat 

Untuk menaikkan status sosial Contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor adalah: 

• Memperoleh laba yang optimal 

• Untuk mempercepat barang sampai ke konsumen 

8. Skala Prioritas 

Untuk menanggulangi adanya kelangkaan, kita harus membuat skala prioritas. Menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Tapi, bagaimana cara menentukan skala prioritas itu? Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas : 

a. Tingkat kepentingan 

b. Kemampuan diri 

c. Mempertimbangkan masa depan Itu artinya, dalam menentukan sesuatu, kita harus memilih untuk mengerjakan yang penting dan mendesak terlebih dahulu, penting tapi kurang mendesak, kurang penting tapi mendesak, baru yang terakhir melakukan yang kurang penting dan kurang mendesak. Sekarang, sudah mulai paham kan, apa itu pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan, penyebab terjadinya kelangkaan, biaya peluang? Supaya apa yang Anda mau bisa terpenuhi secara optimal, yuk mulai tentukan skala prioritasmu

Semoga mengerti, atay Healthy and have a good day

KD 3.3 SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA

SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA 

KELAS XII IPS

Disusun Oleh : Yati Octavia S.Pd

KLIK DISINI, Untuk mendapatkan PPT 

1. Karakteristik Perusahaan Jasa

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud (jasa). Meskipun produk akhir perusahaan jasa tidak berwujud atau berupa layanan. 

2. Mekanisme Debit dan Kredit

Dalam akuntansi, seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan me libatkan dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Pembahasan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana menempatkan akun-akun tersebut di sisi debit atau kredit. Aturan debit dan kredit dan saldo normal untuk macam-macam akun dapat

diikhtisarkan sebagai berikut :

3. Jurnal Umum

a. Pengertian Jurnal

adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi – transaksi yang

terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan

dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang akan di

debit dan dikredit. Prosesnya disebut menjurnal (journalizing).

b. Kegunaan Jurnal

untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku

besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit.

c. Fungsi Jurnal

1) Fungsi Mencatat, jurnal merupakan tempat mencatat setiap terjadi

transaksi keuangan, baik yang bersifat internal maupun transaksi

eksternal.

2) Fungsi Historis, jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis,

berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi.

d. Bentuk Jurnal Umum

Berikut ini adalah bentuk jurnal umum:

Nama Perusahaan

Kerjakan Soal dibawah ini dengan benar :

Pada bulan Juli 2020 Tn. Hadi mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan

nama SAMARRA MOTOR. Transaksi keuangan tang terjadi selama bulan Juli 2020 

sebagai berikut:   

1 Tn. Hadi menyetorkan uang tunai Rp 8.500.000,00 perlengkapan

Rp 3.250.000,00 peralatan Rp 6.250.000,00 dan sepeda motor Rp 20.750.000,00

sebagai modal usaha.

 2 Menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan

Rp 1.500.000,00

 4 Membeli perlengkapan secara tunai Rp 400.000,00

 6 Membeli peralatan Rp 1.400.000,00 baru dibayar tunai Rp 700.000,00 sisanya

akan dibayar bulan depan.

 9 Tn. Hadi memperoleh pinjaman dari bank atas permohonan kredit usaha mikro

 kecil dan menengah sebesar Rp 6.000.000,00

10 Menerima pendapatan jasa servis motor dari pelanggan Rp 1.925.000,00

12 Membayar sewa kios untuk masa satu tahun Rp 3.800.000,00

13 Menerima pendapatan sewa sebesar Rp 5.500.000,00

15 Menerima pembayaran tunai Rp 1.000.000 atas pekerjaan yang diselesaikan

 Rp 2.000.000,00 sisanya dibayar bulan depan.

16 Membayar beban lain-lain Rp 225.000,00

17 Menerima pendapatan jasa dari pelanggam Rp 3.600.000,00

18 Membayar beban listrik dan telepon Rp 300.000,00

19 Menerima jasa servis sebesar Rp 4.000.000,00 yang dibayar secara kredit

22 Membayar beban komisi sebesar Rp  500.000,00 secara tunai

24 Menerima cicilan dari pelanggan atas transaksi tanggal 19 Juli 2020 sebesar

 Rp 2.500.000,00

25 Tn. Hadi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar

 Rp 350.000,00

26 Membayar beban administrasi dan umum sebesar Rp 450.000,00

31 Membayar gaji karyawan Rp 2.200.000,00

Diminta : Catatlah transaksi bengkel SAMARRA MOTOR dalam jurnal umum!

4. Buku Besar

a. Pengertian Buku Besar

adalah kumpulan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Akun buku besar merupakan formulis tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan.

b. Bentuk-Bentuk Buku Besar

Langkah – Langkah Memposting Buku Besar

Setelah pencatatan transaksi pertama dalam jurnal, langkah selanjutnya melakukan pencatatan ke dalam buku besar dengan jalan

memindahkan kolom debit jurnal ke buku besar sebelah debit dan kolom

kredit jurnal ke buku besar sebelah kredit.

Proses memindahkan catatan dari jurnal yang telah dibuat ke dalam

buku besar disebut dengan posting. Sebelum melakukan posting dari jurnal,

terlebih dahulu jika terdapat saldo awal sebelum memulai kegiatan

akuntansi, dilakukan pencatatan saldo-saldo akun buku besar pada awal

periode ke akun buku besar yang sesuai.

Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar (posting) dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

1) Tanggal jurnal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar.

2) Halaman jurnal dipindahkan pada kolom Ref buku besar dengan

menuliskan JU. Misalnya JU 1 berarti posting buku besar berasal dari

jurnal umum halaman 1.

3) Jumlah pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan akun yang

bersangkutan. Jumlah debit jurnal ditempatkan pada debit buku besar dan

jumlah kredit jurnal ditempatkan pada kredit buku besar.

4) Kolom Ref jurnal diisi dengan nomor kode akun buku besar yang

digunakan.

Contoh soal:

Agar anda lebih memahami proses pemindahbukuan (posting) akun dari jurnal

umum ke buku besar, simaklah posting menggunakan data keuangan bengkel

SAMARRA. Transaksi tersebut terjadi selama bulan Juli 2020.

KD 3.1 PENDAPATAN NASIONAL KELAS 11

KD 3.1 PENDAPATAN NASIONAL 

SMA SAPTA KHARISMA Kelas 11 IPS

Disusun Oleh : Yati Octavia S.Pd

Klik untuk mendapatkan PPT materi pendapatan nasional

Gambar 1.1 Peta Konsep 

A. Pengertian, Manfaat, dan Konsep Pendapatan Nasional 

1. Pengertian Pendapatan Nasional

    Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

    Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Dengan demikian pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kegiatan perekonomian negara dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Aktivitas tersebut melibatkan individu, keseluruhan masyarakat baik pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Setiap negara akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonominya agar secara kontinu dapat diperhatikan perubahan-perubahan tingkat dan corak kegiatan ekonomi yang berlaku.

2. Manfaat Pendapatan Nasional 

Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional yaitu sebagai berikut : 

a. Mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. 

b. Membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. 

c. Membandingkan perekonomian antarnegara di dunia. 

d. Pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Jadi tujuan mempelajari pendapatan nasional adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian masyarakat dan hal-hal berikut, yaitu: 

a. Memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. 

b. Membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. 

c. Mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. 

3. Konsep-Konsep Pendapatan Nasional 

 Dalam penghitungan pendapatan nasional suatu negara dikenal beberapa konsep pendapatan nasional, yaitu : 

a. Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP) Merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. GDP dianggap bersifat bruto/kotor. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri tidak turut diperhitungkan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/Gross Regional Domestic Product (GRDP) adalah menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah atau daerah. 

b. Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross Nasional Product (GNP) Adalah jumlah seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam satu tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara (nasional) baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam pengertian ini, barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan. Ada dua aliran pembayaran penggunaan jasa faktor produksi. 

1) Apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih besar dari hasil produksi perusahaan nasional di luar negeri, maka akan terjadi pembayaran penggunaan jasa faktor produksi ke luar negeri. Selisih tersebut dinamakan pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi atau net factor income to abroad. 

2) Apabila hasil produksi perusahaan asing yang berada di dalam negeri lebih kecil daripada produksi perusahaan nasional di luar negeri maka akan terjadi pembayaran ke dalam negeri. Selisihnya dinamakan  

pendapatan neto ke dalam negeri dari faktor produksi atau net factor income domestic. Jika PDB lebih besar daripada PNB maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Dengan demikian menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Sedangkan sebaliknya jika PDB lebih kecil daripada PNB maka menunjukkan bahwa investasi negara tersebut di luar negeri lebih besar daripada investasi negara lain di dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut sudah maju karena mampu menanamkan modalnya lebih besar di luar negeri daripada menerima penanaman modal dari negara lain. Dengan demikian dapat dirumuskan :

c. Produk Nasional Neto atau Net National Product (NNP) Adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Untuk menghitung NNP adalah Produk Nasional Bruto (PNB) dikurangi dengan penyusutan (depreciation). Penyusutan di sini artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang modal :

d. Pendapatan Nasional Bersih atau Net National Income (NNI) Dapat dilihat dari dua sisi. 1) Dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. 2) Dari sisi produksi, yaitu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Untuk mengetahui besarnya NNI yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

e. Pendapatan Perorangan/Personal Income (PI) Adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional, merupakan pendapatan pribadi. Berikut ini pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi yaitu 1) Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, 2) Pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan, 3) Kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan.

Tranfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa pada tahun yang bersangkutan, melainkan diambil dari pendapatan tahun sebelumnya .

f. Pendapatan Bebas/Disposable Income (DI) Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposabel. Dengan demikian, pada hakikatnya pendapatan disposabel adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa yang mereka inginkan.

Jawablah pertanyan dibawah ini. Tulisna nama lengkap dan kelas serta jawaban

1. Jelaskan Pengertian Pendapatan Nasional.....

2. Tuliskan 3 Manfaat Pendapatan Nasional........

3. Sudahkah kamu mengerti / Butuh penjelasan/ tambah soal lagi ( pilih salah satu) terhadap materi yang ada di PPT...

T

Terimakasih stay healthy and Happy